WartaNegeriku.id — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel), Andie Dinialdie, memberikan klarifikasi terkait polemik rencana pengadaan meja biliar di rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel, yang belakangan menjadi sorotan publik.
Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi mengenai rencana penggunaan anggaran daerah untuk fasilitas tersebut. Andie Dinialdie menegaskan bahwa hingga saat ini, pengadaan tersebut masih berada pada tahap perencanaan, dan belum direalisasikan dalam bentuk pembelian.
“Saya sudah berkoordinasi dengan Sekretaris Dewan, untuk memastikan informasi yang beredar. Perlu dipahami bahwa ini masih tahap perencanaan, belum ada pembelian,” ujar Andie Dinialdie saat memberikan keterangan kepada awak media.
Ia menjelaskan, langkah klarifikasi tersebut dilakukan sebagai bentuk respons terhadap perhatian masyarakat serta komitmen DPRD dalam menjaga transparansi pengelolaan anggaran daerah.
Menurut Andie Dinialdie, rumah dinas pimpinan DPRD kerap digunakan untuk menerima tamu secara informal, termasuk komunitas masyarakat dan tokoh olahraga.
Dalam konteks tersebut, rencana pengadaan meja biliar sempat dipertimbangkan sebagai fasilitas penunjang, terutama mengingat perannya sebagai Ketua Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sumsel.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa setiap rencana pengadaan harus mengedepankan kepentingan publik, serta mempertimbangkan urgensi dan manfaat yang dihasilkan.
“Kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Jika dinilai tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat signifikan, maka rencana tersebut dapat ditinjau ulang bahkan dibatalkan,” tegasnya.
Dalam beberapa waktu terakhir, wacana pengadaan meja biliar tersebut memicu berbagai tanggapan, termasuk kritik dari kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil yang mempertanyakan prioritas anggaran di tengah kebutuhan publik yang lebih mendesak.
Menanggapi hal itu, Andie Dinialdie memastikan bahwa seluruh masukan akan menjadi bahan evaluasi dalam proses pengambilan keputusan ke depan. Ia juga menegaskan bahwa DPRD Sumsel terbuka terhadap kritik dan saran, demi meningkatkan kualitas tata kelola anggaran. (fran)
