WARTANEGERIKU.ID — Guna mendukung transformasi pengelolaan keuangan negara yang semakin modern, transparan, dan akuntabel, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Merangin resmi menjalin kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bangko. Sinergi strategis ini diharapkan mampu mendongkrak efisiensi administrasi keuangan di lingkungan instansi vertikal pemerintah.
Kerja sama tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk pengelolaan Uang Persediaan (UP). Agenda penting ini berlangsung secara khidmat di Kota Bangko, Kabupaten Merangin, dengan melibatkan jajaran pimpinan kedua instansi.
Dorong Digitalisasi Birokrasi Keuangan
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, Nur Adi Kusno, ST, menyampaikan bahwa penerapan KKP merupakan langkah nyata Satuan Kerja BPN Merangin dalam mengimplementasikan kebijakan digitalisasi birokrasi. Penggunaan instrumen pembayaran nontunai ini dinilai mampu memangkas alur birokrasi pembayaran, meminimalisasi risiko penggunaan uang tunai (cashless), serta memastikan setiap transaksi belanja negara tercatat secara real-time.
“Kerja sama dengan BRI Cabang Bangko ini adalah bentuk komitmen kami untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih dan efisien. Dengan KKP, pertanggungjawaban anggaran operasional institusi menjadi jauh lebih praktis dan akuntabel,” ujar Nur Adi Kusno saat memberikan keterangan.
Di sisi lain, manajemen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bangko menyambut baik kepercayaan yang diberikan oleh pihak pertanahan. Pihak perbankan menegaskan kesiapan infrastruktur digitalnya untuk memberikan fasilitas terbaik serta pengawalan sistem yang aman demi kelancaran operasional keuangan.
Sebagai mitra strategis instansi pemerintah, BRI berkomitmen penuh menyediakan layanan digital banking yang andal. Kolaborasi ini diyakini mampu mengoptimalkan penyerapan anggaran satuan kerja secara tepat sasaran tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian.
Penguatan Ekosistem Nontunai Nasional
Langkah progresif yang diambil oleh Kantah Merangin ini sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Keuangan dalam mempercepat ekosistem pembayaran nontunai di lingkungan satuan kerja pemerintah pusat maupun daerah. Penggunaan KKP memindahkan pola transaksi konvensional menuju sistem digital yang transparan, sehingga memudahkan auditor dalam melakukan pengawasan belanja operasional.
Melalui sinergi erat ini, BPN Merangin dan BRI Cabang Bangko optimis dapat menjadi teladan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang modern dan berbasis teknologi. Transformasi semacam ini menjadi fondasi penting bagi instansi publik untuk menghadirkan pelayanan birokrasi yang cepat, bersih, dan tepercaya bagi masyarakat luas. (tri)
