WARTANEGERIKU.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) menggelar Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Kota Palembang, Jum’at, tanggal 26 Juni 2026.
Rapat kali ini mengusung agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna tersebut, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel, H. Nopianto. Agenda krusial legislatif ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Edward Candra, perwakilan unsur Forkopimda, serta jajaran kepala dinas dari berbagai perangkat daerah.
Sorotan Tajam Terhadap Tingginya SiLPA
Secara umum, mayoritas fraksi di parlemen mengapresiasi realisasi kinerja fisik program kerja pemerintah sepanjang tahun 2025. Meski demikian, fungsi pengawasan ketat tetap ditunjukkan oleh para wakil rakyat melalui sejumlah catatan kritis.
Salah satu poin yang memicu perhatian serius datang dari Fraksi Partai Gerindra. Melalui juru bicaranya, Richa Novliyanti, fraksi ini menyoroti masih tingginya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam pelaksanaan APBD 2025.
Tingginya SiLPA sering kali menjadi indikator kurang maksimalnya penyerapan anggaran, atau adanya program kerja yang gagal dieksekusi oleh organisasi perangkat daerah (OPD).
Masalah ini diharapkan menjadi bahan evaluasi mendalam pada penyusunan anggaran di tahun-tahun mendatang, agar dana daerah tidak “mengendap” tak terpakai.
Catatan perbaikan juga disuarakan oleh Fraksi Partai Golkar. Juru bicara Fraksi Golkar, M. Hasan Haikal, menekankan tentang pentingnya peningkatan kualitas tata kelola administrasi keuangan.
Fraksi Golkar meminta agar efisiensi belanja daerah berbanding lurus dengan kualitas keluaran program di lapangan.
Apresiasi Kinerja Pembangunan Daerah
Di sisi lain, nada optimis tetap mengalir dari beberapa fraksi. Juru Bicara Fraksi Partai NasDem, Ardi Fitriansyah, mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel yang dinilai berhasil menjaga ritme pertumbuhan ekonomi daerah, lewat realisasi belanja APBD 2025.
Menurut Fraksi NasDem, sejumlah program prioritas sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Apresiasi senada yang disertai catatan konstruktif juga disampaikan oleh gabungan fraksi lainnya. Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi PKS, dan Fraksi PAN, secara prinsip menerima laporan pertanggungjawaban tersebut.
Namun, mereka serentak mendesak pemerintah provinsi untuk memperketat transparansi dan akuntabilitas pada pos-pos anggaran yang bersentuhan langsung dengan sektor publik.
Penyampaian pandangan umum dari seluruh fraksi ini merupakan bagian integral dari fungsi pengawasan (controling) yang melekat pada DPRD. Hasil dari pandangan umum ini nantinya akan menguji efektivitas penggunaan uang rakyat demi kemajuan Sumatera Selatan.
Menutup jalannya persidangan, H. Nopianto selaku pimpinan sidang mengetok palu tanda skors. Rapat Paripurna akan kembali dilanjutkan pada Senin, 29 Juni 2026, dengan agenda mendengarkan jawaban resmi Gubernur Sumsel atas seluruh pemandangan umum fraksi. (fran)
