WartaNegeriku.id — Harga BBM non-subsidi di Sumatera Selatan (Sumsel) resmi naik sejak 18 April 2026, dengan lonjakan paling tinggi terjadi pada Pertamax Turbo yang kini menembus Rp19.850 per liter.
Kenaikan ini merupakan bagian dari penyesuaian harga yang dilakukan PT Pertamina (Persero) secara nasional. Namun, di wilayah Sumsel, angka yang ditetapkan untuk beberapa jenis BBM tercatat lebih tinggi dibanding sebelumnya.
Pertamax Turbo menjadi jenis BBM yang mengalami kenaikan paling signifikan. Dari sebelumnya Rp13.100 per liter, kini naik menjadi Rp19.400 per liter secara nasional, dan mencapai Rp19.850 per liter di Sumsel.
Kenaikan juga terjadi pada Dexlite. Harga BBM jenis ini melonjak dari Rp14.200 per liter menjadi Rp23.600 per liter. Khusus di Sumsel, Dexlite dijual dengan harga Rp24.150 per liter.
baca juga : Ketua DPRD Sumsel Ikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah Nasional
Sementara itu, Pertamina Dex ikut mengalami kenaikan dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter, dengan harga di Sumsel berada di angka Rp24.150 per liter.
Di tengah kenaikan tersebut, tidak semua jenis BBM mengalami perubahan. Pertamax (RON 92) tetap berada di kisaran Rp12.600 per liter di Sumsel.
Begitu juga dengan BBM subsidi seperti Pertalite dan Bio Solar yang masih dijual dengan harga yang sama seperti sebelumnya.
Kondisi ini membuat selisih harga antara BBM subsidi dan non-subsidi semakin lebar.
baca juga : LKPJ Gubernur Sumsel 2025 Dibahas, Ini Catatan Penting dari DPRD
Kenaikan harga BBM non-subsidi ini diduga dipengaruhi oleh dinamika global, termasuk harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.
Dampaknya diperkirakan tidak hanya dirasakan oleh pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga sektor transportasi dan logistik.
Kondisi ini berpotensi memicu kenaikan harga barang dan jasa di berbagai sektor.
Anggota Komisi IV DPRD Sumsel, Imam Mustakim, mengaku terkejut dengan lonjakan harga tersebut. Ia menilai kenaikan pada beberapa jenis BBM cukup tinggi.
“Kami akan membahasnya di Komisi IV. Memang ini kewenangan pusat, tetapi kami tetap akan koordinasikan,” ujarnya, Senin, 20 April 2026.
baca juga : BNN Musnahkan 16,9 Kg Sabu di Jakabaring, DPRD Sumsel Tegaskan Dukungan
Ia juga mengingatkan adanya potensi peralihan konsumsi masyarakat ke BBM subsidi akibat perbedaan harga yang cukup jauh.
Menurutnya, kondisi tersebut bisa berdampak pada ketersediaan BBM subsidi di lapangan. “Kalau selisih terlalu jauh, masyarakat bisa beralih. Ini yang perlu diantisipasi agar tidak terjadi kelangkaan,” katanya.
Imam Mustakim menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam menentukan harga BBM. Namun, DPRD akan menampung aspirasi masyarakat untuk disampaikan ke pemerintah pusat.
Ia juga menyebut kenaikan harga BBM mulai dirasakan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk dalam biaya perjalanan dinas yang meningkat.
Ke depan, DPRD Sumsel berencana mengkaji dampak kebijakan ini serta mendorong adanya solusi yang bisa meringankan beban masyarakat. (fran)
