WARTANEGERIKU.ID — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), Sultan Baktiar Najamudin, bersama Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat merencanakan kerja sama strategis untuk merealisasikan program Karya Bakti Skala Besar (KBSB) di Provinsi Bengkulu.
Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan intensif yang berlangsung di ruang kerja Ketua DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 29 September 2026. Pertemuan ini mempertemukan dua tokoh asal Bengkulu guna merumuskan percepatan pembangunan dan pengabdian masyarakat di daerah.
Fokus Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Wilayah 3T
Dalam keterangannya usai pertemuan, Sultan Baktiar Najamudin menjelaskan bahwa pelibatan satuan khusus TNI AD ini merupakan bagian dari agenda percepatan pengentasan kemiskinan, khususnya di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). DPD RI berperan untuk menjembatani koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait agar program ini dapat berjalan optimal.
“Kehadiran Danjen Kopassus Letjen Djon Afriyandi pagi ini dalam rangka melakukan koordinasi dan kolaborasi pelaksanaan kegiatan KBSB. Kopassus memang ditugaskan dan perlu terlibat aktif dalam agenda percepatan pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan,” ungkap Sultan Baktiar Najamudin kepada awak media.
Ia menambahkan, sinergi ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di sejumlah daerah akibat keterbatasan anggaran di tingkat pemerintah daerah. Oleh karena itu, kehadiran TNI AD melalui terobosan program teritorial diharapkan mampu mengisi kekosongan tersebut dan meningkatkan kualitas kesejahteraan warga.
Wujud Program dan Kebutuhan Lapangan
Sementara itu, Danjen Kopassus, Letjen TNI Djon Afriyandi, memaparkan bahwa program Karya Bakti Skala Besar mencakup berbagai infrastruktur dasar dan pelayanan publik. Bentuk kegiatan tersebut meliputi pembangunan jembatan, penyediaan jaringan irigasi, pembuatan sumur bor, hingga bakti sosial kesehatan seperti operasi katarak.
Seluruh rangkaian program ini dirancang berdasarkan penyerapan aspirasi masyarakat yang dihimpun secara berjenjang oleh jajaran Komando Distrik Militer (Kodim), Komando Resor Militer (Korem), hingga Komando Daerah Militer (Kodam) di lapangan.
“Mengapa kami perlu terlibat dalam agenda pembangunan di daerah tertinggal dan terdampak bencana, karena yang dibutuhkan masyarakat di daerah 3T dan daerah terdampak bencana adalah kecepatan dan efektivitas,” pungkas Djon Afriyandi. (air)
Airu Sikumbang adalah jurnalis WartaNegeriku.id yang fokus pada liputan di bidang politik dan pemerintahan. Selain itu, juga merupakan Wakil Ketua DPD Pro JurnalisMedia Siber (PJS) Provinsi Sumatra Selatan.
