WARTANEGERIKU.ID — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat sorotan serius dari lembaga legislatif. Kali ini, Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) menyoroti sejumlah permasalahan krusial dalam implementasi program tersebut, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Masih terbatasnya ketersediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah 3T, mencerminkan bahwa pemerataan layanan gizi bagi anak-anak di daerah tersebut belum berjalan secara optimal.
Isu strategis ini dibahas secara mendalam dalam Rapat Kerja antara Komite III DPD RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 6 Oktober 2026.
Dalam forum tersebut, para senator menggarisbawahi berbagai persoalan riil di lapangan, mulai dari sebaran SPPG yang belum merata, tantangan kondisi geografis yang ekstrem, hingga disparitas harga bahan baku yang berdampak langsung pada kualitas porsi makanan di luar Pulau Jawa.
Tantangan Pemerataan dan Geografi di Daerah 3T
Persoalan utama yang mengemuka dalam rapat tersebut adalah minimnya fasilitas SPPG yang mampu menjangkau wilayah-wilayah pelosok. Senator asal Provinsi Papua Barat Daya, Hartono, mengungkapkan bahwa cakupan layanan di wilayahnya masih terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan belum menyentuh daerah pedalaman.
Senada dengan hal tersebut, Senator DPD RI dari Provinsi Papua Pegunungan, Arianto Kogoya, menambahkan bahwa persoalan pendataan penduduk turut menjadi kendala di lapangan. Banyak warga yang belum terdata secara spesifik berdasarkan nama dan alamat (by name by address) karena ketiadaan kartu tanda penduduk. Dari total kebutuhan, ia menyebutkan bahwa sebagian besar kabupaten di wilayahnya masih belum terjangkau fasilitas layanan gizi ini.
Sementara itu, tantangan dari sisi topografi disampaikan oleh Senator asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Maria Stevi. Menurutnya, kompleksitas bentang alam yang bergunung-gunung membuat proses distribusi makanan bergizi sering kali terhambat secara fisik meskipun jarak administratifnya terlihat dekat.
Disparitas Harga Bahan Baku dan Respons Badan Gizi Nasional
Selain kendala geografis, disparitas harga bahan baku antar wilayah juga menjadi sorotan penting. Senator asal Maluku, Ana Latuconsina, membeberkan adanya perbedaan daya beli anggaran menu MBG antara Pulau Jawa dan wilayah Maluku akibat tingginya harga bahan baku lokal. Ia meminta agar pendirian dapur-dapur pelayanan di Maluku mendapat perhatian khusus agar standar kualitas gizinya tetap setara dengan daerah lainnya.
Menanggapi berbagai masukan dan kritik tersebut, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa pihaknya terus berproses dalam mengembangkan infrastruktur pelayanan. Per 6 Oktober 2026, tercatat sebanyak 26.476 SPPG di wilayah aglomerasi dan 3T telah beroperasi, sementara ribuan unit lainnya masih dalam tahap pengembangan secara bertahap.
BGN menyatakan bahwa pelaksanaan di daerah 3T memerlukan penyesuaian khusus mengingat berbagai variabel pembatas seperti kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, ketersediaan sumber daya manusia dan ahli gizi, rantai pasok, hingga risiko cuaca ekstrem. Sebagai langkah solutif, BGN tengah menyiapkan regulasi untuk mendorong SPPG agar memanfaatkan pemasok dan potensi pangan lokal guna menyesuaikan karakteristik daerah masing-masing.
Komite III DPD RI berharap evaluasi ini dapat menjadi acuan bagi Badan Gizi Nasional untuk memperkuat penyebaran SPPG, memperhitungkan kondisi geografis secara matang, serta memastikan kualitas bahan pangan terjaga sehingga seluruh anak di daerah 3T dapat merasakan manfaat program secara adil dan merata. (air)
Airu Sikumbang adalah jurnalis WartaNegeriku.id yang fokus pada liputan di bidang politik dan pemerintahan. Selain itu, juga merupakan Wakil Ketua DPD Pro JurnalisMedia Siber (PJS) Provinsi Sumatra Selatan.
