WartaNegeriku.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mengambil langkah tegas untuk memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal dan aman bagi peserta didik.
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, bersama Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) bersama 186 pengampu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Auditorium UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumsel, Senin, 2 Maret 2026.
Rapat tersebut digelar sebagai langkah antisipatif untuk memperkuat tata kelola program MBG agar berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Dalam arahannya, Ratu Dewa menegaskan bahwa pertemuan ini bukan sekadar agenda administratif. Ia menyebut, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan guna mencegah temuan yang berpotensi menghambat bahkan mencoreng program.
“Tujuannya agar semua pelaksanaan di lapangan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
56 SPPG Belum Kantongi Sertifikat
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa dari total SPPG yang beroperasi di Palembang, sebanyak 56 unit belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Temuan ini menjadi perhatian serius, mengingat sertifikat tersebut merupakan standar dasar keamanan pangan.
Menurut Ratu Dewa, keberadaan sertifikat menjadi jaminan bahwa makanan yang disajikan kepada siswa telah memenuhi aspek kebersihan, keamanan, dan kelayakan konsumsi.
Untuk mempercepat proses pemenuhan standar tersebut, Pemkot Palembang menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pendampingan pengawasan dan pembenahan administrasi.
“Kita tidak ingin ada kasus siswa keracunan atau kejadian lain yang merugikan. Karena itu, saya bersama Wakil Wali Kota hadir langsung untuk memastikan program ini berjalan baik,” tegasnya.
Pengawalan Program Strategis Nasional
Program MBG sendiri merupakan bagian dari kebijakan nasional yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam konteks tersebut, Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, yang juga menjabat Ketua DPC Partai Gerindra Kota Palembang, menyatakan komitmennya untuk turut mengawal pelaksanaan program di tingkat daerah.
Pemkot Palembang memastikan koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat, mulai dari aspek distribusi makanan, standar higienitas dapur produksi, hingga sistem pelaporan dan evaluasi berkala.
Langkah pengawasan ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program MBG, sekaligus menjamin keamanan dan kualitas makanan bagi para siswa penerima manfaat.
Dengan pengawasan ketat dan kolaborasi berbagai pihak, Pemkot Palembang optimis pelaksanaan MBG dapat berjalan maksimal, tanpa menimbulkan persoalan baru di lapangan. (fran)