WARTANEGERIKU.ID — Gubernur Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel), Herman Deru, bersama Wakil Gubernur Sumsel, Cik Ujang, memimpin rapat koordinasi penanganan banjir di Palembang, hari Senin, tanggal 4 Mei 2026, dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.
Rapat tersebut digelar sebagai upaya mempercepat penanganan banjir yang masih menjadi persoalan berulang di Kota Palembang, terutama saat curah hujan tinggi.
Dalam rapat koordinasi itu, Herman Deru menegaskan bahwa penanganan banjir di Palembang tidak bisa dilakukan secara parsial. Menurutnya, persoalan banjir menyangkut banyak kewenangan, mulai dari pemerintah kota, provinsi, hingga pemerintah pusat.
Ia menilai, Palembang memiliki posisi penting sebagai ibu kota Provinsi Sumsel, sekaligus representasi daerah di mata publik. “Palembang adalah wajah Sumatera Selatan. Apa yang terjadi di kota ini mencerminkan bagaimana koordinasi dan kerja bersama kita,” kata Herman Deru saat memimpin rapat.
Sebagai langkah percepatan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Banjir, melalui keputusan gubernur.
Satgas tersebut akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Balai Besar terkait dan Pemkot Palembang. Pembentukan tim ini ditujukan untuk mempercepat pengambilan keputusan teknis di lapangan, serta memangkas hambatan birokrasi.
Menurut Herman Deru, selama ini salah satu kendala penanganan banjir adalah perbedaan kewenangan di sejumlah titik rawan genangan. Karena itu, ia meminta pemetaan yang jelas, terkait wilayah mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota, provinsi, maupun pusat.
“Harus ada kejelasan kewenangan agar penanganan tidak terhambat dan masyarakat tidak terus menunggu solusi,” ujarnya.
Selain pembentukan satgas, Pemprov Sumsel juga akan memperkuat sistem pemantauan kawasan rawan banjir, melalui pemasangan kamera pengawas atau CCTV. Sistem ini dirancang untuk memantau kondisi debit air secara real time, sehingga respons petugas di lapangan bisa lebih cepat saat terjadi kenaikan volume air.
Tidak hanya itu, Herman Deru juga meminta optimalisasi pompa air yang telah tersedia di sejumlah titik strategis. Menurutnya, infrastruktur pengendali banjir yang sudah ada, harus dipastikan berfungsi maksimal, terutama ketika hujan dengan intensitas tinggi melanda Palembang.
Di sektor infrastruktur drainase, pemerintah juga menyiapkan perbaikan bertahap terhadap 21 box culvert dan gorong-gorong yang terdampak pembangunan tiang LRT. Perbaikan saluran tersebut dinilai penting, karena berpengaruh langsung terhadap kelancaran aliran air di sejumlah kawasan yang selama ini kerap tergenang.
Selain persoalan teknis, Herman Deru turut menyoroti aspek tata ruang kota. Ia meminta pengawasan terhadap aktivitas penimbunan lahan diperketat, termasuk penertiban bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang.
Menurutnya, pembangunan yang mengabaikan sistem drainase dan area resapan air, dapat memperparah kondisi banjir di masa mendatang.
Sementara itu, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan, pemerintah kota telah menjalankan sejumlah langkah jangka pendek untuk mengurangi dampak genangan. Beberapa program yang sudah dilakukan antara lain revitalisasi sungai, perbaikan drainase, pembangunan pompa air, serta pemasangan CCTV di sejumlah sistem saluran.
Meski demikian, ia mengakui masih ada sejumlah titik genangan yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi dan pusat. “Beberapa titik membutuhkan koordinasi lintas sektor karena kewenangannya berbeda. Selain itu, kebutuhan ruang terbuka hijau juga masih menjadi tantangan,” ujar Ratu Dewa. (fran)
