Komite III DPD RI Dorong Revisi UU Guru dan Dosen Demi Kesejahteraan

WARTANEGERIKU.ID — Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) mendorong percepatan revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Langkah strategis ini diarahkan untuk memperkuat sistem pendidikan nasional, menjamin keadilan perlindungan hukum, serta mendongkrak kesejahteraan tenaga pendidik di seluruh penjuru tanah air.

Dorongan tersebut disampaikan dalam laporan Tim Ahli Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Guru dan Dosen pada Rapat Pleno I Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.

Filep Wamafma menekankan bahwa reformasi mendasar terhadap status dan martabat pendidik merupakan prasyarat mutlak untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

“Guru dan dosen adalah fondasi pembangunan SDM Indonesia. Pendidikan berkualitas mensyaratkan kesejahteraan, kepastian status, dan perlindungan hukum tenaga pendidiknya dijamin secara adil,” tegas Filep Wamafma, Senin, 9 November 2026.

Berdasarkan kajian Tim Ahli Komite III DPD RI, terdapat delapan poin isu strategis yang menjadi pilar utama dalam draf revisi undang-undang ini:

  • Reformulasi kedudukan guru dan dosen sebagai profesi strategis negara.

  • Penguatan standar kesejahteraan dan penghasilan yang layak.

  • Reformasi tata kelola sistem sertifikasi guru dan dosen.

  • Kepastian status hukum dan perlindungan bagi guru serta dosen non-ASN.

  • Pemerataan distribusi tenaga pendidik di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

  • Penguatan perlindungan hukum selama menjalankan tugas profesional.

  • Penataan beban kerja proporsional dengan kompensasi dan jalur karier.

  • Penguatan kompetensi digital serta integrasi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence / AI) dalam pembelajaran.

BACA JUGA :  Reses di Talang Kelapa, Hj. Eva Susanti Serap Aspirasi Pengelola TPA

Selain itu, laporan tersebut mengungkap bahwa berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun 2026, masih terdapat sekitar 800.000 guru aktif di Indonesia yang belum mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Komite III menyoroti disparitas kesejahteraan antara guru negeri dan swasta, nasib tenaga honorer, hingga dosen kontrak yang memerlukan afirmasi kebijakan yang lebih adil.

Rangkaian Uji Publik dan Target Pembahasan

Guna merumuskan naskah akademik yang komprehensif, Tim Ahli Komite III DPD RI telah menghimpun masukan melalui uji empiris di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan FKIP Universitas Negeri Yogyakarta, serta peer review bersama pemangku kepentingan pendidikan di Jakarta pada 19–21 Oktober 2026.

Komite III menargetkan finalisasi draf naskah akademik, draf RUU, serta materi harmonisasi rampung sebelum 25 November 2026. Sebagai lanjutan, agenda uji sahih dijadwalkan berlangsung di Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada 30 November hingga 2 Desember 2026.

“Reformasi pendidikan tidak cukup berorientasi pada kurikulum, infrastruktur, dan teknologi. Kunci utamanya adalah memuliakan manusia yang mendidik,” pungkas Filep Wamafma. (airu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar