Yandri Susanto Ajak BPD Kawal Program Prioritas di Desa

WARTANEGERIKU.IDMenteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Republik Indonesia, Yandri Susanto, menghadiri peringatan Dies Natalis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ke-27, pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 2026.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak seluruh anggota BPD di Indonesia untuk mmasyarakatmperkuat kolaborasi strategis dalam mengawal Asta Cita keenam Presiden Republik Indonesia, yakni membangun dari desa dan dari bawah.

Sinergi tersebut dinilai krusial, guna mendorong pemerataan ekonomi serta mempercepat pengentasan kemiskinan di akar rumput. Mengingat jumlah desa di tanah air mencapai lebih dari 75 ribu wilayah, peran pengawasan dan legislasi lokal yang diemban BPD menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah.

“BPD memiliki peranan yang sangat penting untuk mengawal proses pembangunan desa,” tegas Yandri Susanto.

Penguatan Peran BPD dan Sinergi Lintas Sektor

Dalam arahannya, Yandri Susanto menyoroti tentang pentingnya peran Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) dalam memperkuat fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan desa.

Pengawasan yang transparan, diharapkan mampu memastikan alokasi anggaran desa terserap secara tepat sasaran untuk kemakmuran warga.

Selain aspek pembangunan fisik dan ekonomi, kolaborasi lintas sektor turut menjadi sorotan utama. Yandri Susanto mendorong BPD untuk aktif bersinergi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), dalam mengimplementasikan program Desa Bersinar guna membentengi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

Dukungan Terhadap Program Strategis Nasional

Peran strategis BPD juga diperluas untuk menyukseskan program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Sekretaris Utama BNN, Tantan Sulistyana, dan Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II Badan Gizi Nasional (BGN), Nurjaeni, turut memaparkan rincian dukungan yang dapat dilakukan oleh perangkat desa.

“Apalagi program prioritas itu ujungnya untuk kesejahteraan warga desa,” tambah Yandri Susanto.

Secara teknis, BPD didorong mengawal pelaksanaan program MBG melalui pengawasan dapur umum secara higienis, pengamanan rantai pasok pangan berbasis potensi lokal, hingga pengelolaan limbah makanan ramah lingkungan.

Keterlibatan aktif ini diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi desa sekaligus mencetak sumber daya manusia yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. (airu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *