WARTANEGERIKU.ID — PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR) menerima kunjungan kerja dari jajaran Sekretaris dan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) pada Rabu, 10 Juni 2026.
Kunjungan kerja ini berfokus pada koordinasi strategis mengenai tata kelola Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta optimalisasi kontribusi finansial perusahaan terhadap pendapatan asli daerah.
Pertemuan yang berlangsung di Gedung Utama Semen Baturaja itu, disambut langsung oleh Direktur Keuangan dan SDM SMBR, Rahmat Hidayat, bersama Direktur Operasi SMBR, Taufiq. Turut hadir mendampingi adalah jajaran manajemen puncak perusahaan untuk memberikan pemaparan komprehensif terkait kepatuhan fiskal BUMN tersebut.
Dalam sambutannya, Rahmat Hidayat menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan pengawasan dan koordinasi dari para anggota legislatif. Menurutnya, momentum ini sangat krusial untuk menyelaraskan program kerja perusahaan dengan arah kebijakan pembangunan fiskal di tingkat daerah.
“Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting bagi kami untuk mempererat sinergi antara BUMN dan lembaga legislatif daerah. Langkah koordinasi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta mempercepat pembangunan infrastruktur di Sumatra Selatan,” ujar Rahmat Hidayat.
Melalui kemitraan yang kuat ini, SMBR berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja operasional yang sehat. Kinerja positif perusahaan dinilai akan memberikan nilai tambah yang signifikan, baik untuk penguatan struktur ekonomi daerah maupun kontribusi makro secara nasional.
Di tempat yang sama, agenda utama koordinasi membahas secara mendalam mengenai mekanisme penyetoran beberapa komponen pajak daerah. Komisi III DPRD Sumsel memberikan atensi khusus pada pengelolaan PAP dan PBBKB, yang bersumber dari aktivitas industri semen milik emiten berkode saham SMBR ini.
Pihak manajemen memastikan bahwa seluruh pemenuhan kewajiban finansial dan instrumen perpajakan telah dijalankan sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas dalam penyetoran pajak, menjadi prioritas utama perusahaan, sebagai bentuk tanggung jawab dalam menyokong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumsel.
Dengan adanya koordinasi yang intensif ini, potensi pendapatan daerah dari sektor industri, diharapkan dapat terpetakan dengan lebih akurat, sekaligus memastikan roda bisnis Semen Baturaja tetap berjalan optimal sebagai penggerak ekonomi. (fran)
