WartaNegeriku.id — Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia melalui Biro Perencanaan dan Keuangan, terus memperkuat sistem tata kelola anggaran yang efisien, transparan, dan akuntabel.
Langkah tersebut dibahas dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar di Kantor DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa, 11 November 2025. Forum ini menghadirkan perwakilan dari seluruh unit kerja di lingkungan Setjen DPD RI.
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam menyusun mekanisme revisi anggaran yang lebih terpadu, terukur, dan tepat waktu, guna mendukung pelaksanaan tugas lembaga secara optimal.
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen DPD RI, Hartawan, menegaskan tentang pentingnya kedisiplinan dan konsistensi dalam proses perencanaan serta pelaksanaan anggaran.
[irp]
Menurutnya, DPD RI pernah menjadi contoh nasional dalam reformasi birokrasi, bahkan menempati peringkat pertama dalam evaluasi reformasi birokrasi di antara kementerian/lembaga lainnya. Namun, ia mengingatkan agar prestasi tersebut tidak tergerus oleh lemahnya disiplin dalam perencanaan anggaran.
“DPD RI pernah berada di peringkat pertama dalam reformasi birokrasi, dan itu menjadi contoh bagi K/L lain. Tapi jika revisi anggaran terus dilakukan berulang kali, itu tanda kita belum disiplin dan belum sepenuhnya berkomitmen terhadap rencana yang telah ditetapkan sejak awal.” tegas Hartawan.
Ia berharap, setiap unit kerja dapat lebih matang dalam menyusun rencana anggaran, sehingga proses revisi tidak perlu dilakukan secara berulang.
Kepala Bagian Perencanaan, Maria Hendrina Nailiu, menjelaskan bahwa forum ini merupakan langkah konkret dalam membangun sistem pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
[irp]
“Perencanaan dan pelaksanaan revisi anggaran, perlu dilakukan secara terarah dan disiplin waktu, agar tidak menghambat proses kerja di setiap unit. Pengajuan revisi dilakukan sesuai ketentuan waktu dan jenis revisinya.” ujar Maria Hendrina Nailiu.
Menurutnya, mekanisme revisi yang dirancang dengan baik, akan membantu mempercepat pelayanan dan mendukung pencapaian kinerja kelembagaan secara maksimal.
Maria Hendrina Nailiu menambahkan, forum konsultasi publik juga menjadi sarana memperkuat budaya kerja kolaboratif dan disiplin lintas unit. Melalui sistem revisi anggaran yang terintegrasi, setiap unit kerja di Setjen DPD RI diharapkan dapat menjalankan perencanaan dan pelaporan keuangan secara efisien.
“Dengan sinergi lintas unit, revisi anggaran ke depan diharapkan tidak hanya cepat dan transparan, tetapi juga mendukung visi besar DPD RI sebagai lembaga yang efisien, profesional, dan berintegritas.” jelasnya.
[irp]
Forum ini juga menghadirkan narasumber dari Sekretariat Jenderal MPR RI, sebagai bentuk pertukaran pengetahuan antar lembaga. Kepala Bagian Perencanaan MPR RI, Novinda Efrilla, menjelaskan bahwa sistem revisi anggaran di MPR, disusun berdasarkan klasifikasi jenis revisi, agar lebih efisien dan terkoordinasi.
“Di MPR, ada dua tim, yaitu tim penyusun program dan tim penyusun anggaran. Revisi dilakukan berdasarkan jenis revisinya, lalu disampaikan pada masing-masing kewenangan. Dengan begitu, sistemnya lebih terorganisir dan efektif.” terang Novinda Efrilla. (*)
