WARTANEGERIKU.ID — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) memaparkan laporan hasil penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Asmasda) yang dihimpun sejak 24 April hingga 13 Mei 2026. Pemaparan laporan berkala tersebut, disampaikan dalam Sidang Paripurna ke-10 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jum’at, 22 Mei 2026.
Sejumlah persoalan strategis regional yang menjadi sorotan utama. meliputi tata kelola pembangunan desa, distribusi energi bersubsidi, perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), ketahanan pangan, hingga pemerataan sektor pendidikan serta kesehatan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Aspirasi Wilayah Barat I dan II
Penyampaian aspirasi untuk Sub Wilayah Barat I diwakili oleh Muhammad Nuh dan Almira Nabila Fauzi. Laporan ini menyoroti penguatan kapasitas aparatur desa, kepastian status tenaga non-ASN, distribusi BBM subsidi bagi nelayan, perlindungan perempuan dan anak, serta ketimpangan sarana pendidikan.
“Transparansi penggunaan anggaran negara perlu terus diperkuat agar masyarakat di daerah dapat merasakan manfaat pembangunan secara lebih nyata,” ujar Almira Nabila Fauzi.
Sementara itu, penyerapan aspirasi di Sub Wilayah Barat II dipaparkan oleh Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dan Fahira Idris. Perwakilan daerah ini menekankan urgensi revisi Undang-Undang Pemilu guna kepastian hukum menyongsong Pemilu 2029.
Isu lain yang diangkat meliputi pengawasan distribusi LPG 3 kg agar tepat sasaran, mitigasi dampak El Nino terhadap ketahanan pangan, serta fluktuasi nilai tukar di sektor pariwisata.
Aspirasi Wilayah Timur I dan II
Bergeser ke kawasan Sub Wilayah Timur I, aspirasi didelegasikan oleh Muhammad Hidayattollah dan Andhika Mayrizal Amir. Hasil pemantauan menunjukkan adanya disharmonisasi regulasi kawasan hutan yang menghambat kemajuan desa, rendahnya kesejahteraan guru perbatasan, serta minimnya fasilitas medis di wilayah 3T.
Atas dasar itu, DPD RI merekomendasikan adanya reformulasi dana desa, pemerataan tenaga kesehatan, dan perluasan akses BPJS bagi masyarakat kepulauan.
Untuk Sub Wilayah Timur II yang disampaikan oleh Hasby Yusuf dan Frits Tobo Wakasu, laporan berfokus pada meningkatnya ancaman keamanan sosial, eksploitasi anak, penyalahgunaan narkoba, jeratan pinjaman online (pinjol) ilegal, kejahatan siber, hingga perlindungan masyarakat adat.
Catatan Khusus untuk Papua
Secara khusus, DPD RI memberikan catatan tebal terkait isu nasional di Papua. Penyerapan aspirasi menilai pendekatan keamanan saat ini belum sepenuhnya mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat sipil.
DPD RI mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan keamanan di Bumi Cendrawasih melalui pendekatan yang humanis, persuasif, menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), serta memperkuat sinergi dengan lembaga independen.
“Selesaikan masalah Papua dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, jangan ada pembiaran bagi masyarakat Papua,” tegas Frits Tobo Wakasu saat menutup laporan penyerapan aspirasi tersebut. (air)
