WARTANEGERIKU.ID — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) resmi memulai pelaksanaan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 secara serentak di seluruh wilayah kabupaten dan kota se-Sumsel. Dimulainya agenda makro sepuluh tahunan ini berlangsung pada Senin, 15 Juni 2026.
Awal pergerakan besar ini ditandai dengan kunjungan resmi Kepala BPS Sumsel, Moh. Wahyu Yulianto, kepada Gubernur Sumsel, Herman Deru. Pertemuan taktis tersebut berlangsung di Griya Agung, Palembang, guna mengonsolidasikan dukungan pemenuhan basis data sektoral daerah sekaligus menyelaraskan strategi sosialisasi lapangan.
Data komprehensif yang dihimpun melalui program nasional ini, diproyeksikan menjadi kompas utama bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel. Khususnya dalam merumuskan kebijakan pembangunan makro ekonomi, program pengentasan kemiskinan, serta pemetaan potensi investasi daerah yang valid untuk periode satu dekade ke depan.
Sensus Ekonomi merupakan amanat undang-undang yang digelar setiap sepuluh tahun sekali pada tahun yang berakhiran angka enam. Bagi wilayah Sumsel, sensus ini sangat krusial untuk memetakan pergeseran struktur ekonomi masyarakat pasca-pandemi dan dinamika era digital.
Herman Deru menyambut positif operasional hari pertama pendataan yang dilakukan oleh jajaran BPS. Pemerintah daerah menekankan bahwa validitas hasil akhir sangat bergantung pada kejujuran masyarakat dalam merespons instrumen pertanyaan yang diajukan. Oleh karena itu, koordinasi aktif hingga tingkat rukun tetangga (RT) perlu diperkuat demi kelancaran proses verifikasi di lapangan.
Ia menginstruksikan kepada seluruh jajaran petugas lapangan yang diterjunkan, agar mengedepankan metode interaksi sosial yang ramah dan humanis guna menghindari resistensi dari pelaku usaha maupun rumah tangga. Penciptaan suasana komunikasi yang kondusif dinilai mampu mencairkan ketegangan psikologis warga saat diwawancarai.
“Semoga koresponden yang tepat akan menghasilkan data yang akurat. Kami meminta para petugas untuk mengajak masyarakat agar terbuka dalam merespons setiap pertanyaan. Bagi para petugas, lakukan pendataan dengan serius tetapi santai, jangan tegang dalam mendata masyarakat,” ungkap Herman Deru.
Sementara itu, Moh. Wahyu Yulianto menjelaskan bahwa pergerakan seluruh tim pencacah di lapangan telah diatur menggunakan metode kunjungan langsung dari rumah ke rumah (door to door). Skema ini diterapkan untuk memastikan seluruh unit usaha dapat terdata secara presisi tanpa ada yang terlewat (undercoverage), baik skala mikro, kecil, menengah, hingga korporasi besar.
Menanggapi kekhawatiran publik terkait potensi penyalahgunaan informasi usaha atau perpajakan, pihak BPS Sumsel memberikan garansi kepastian hukum mengenai aspek perlindungan data privat masyarakat. Seluruh elemen data yang terekam ke dalam sistem kompilasi dipastikan bersifat rahasia dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Dengan adanya komitmen pengamanan dan dukungan moral dari struktur pemerintah daerah, BPS Sumsel optimistis para pelaku ekonomi di lapangan dapat merasa aman dan nyaman. Masyarakat diharapkan tidak ragu untuk memaparkan kondisi profil finansial maupun operasional usaha mereka secara riil kepada petugas resmi yang dilengkapi tanda pengenal khusus. (arg)
