WARTANEGERIKU.ID — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia melalui Pusat Penguatan Karakter (Puspeka), mempercepat implementasi kebijakan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN).
Langkah strategis ini direalisasikan dengan mendorong pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) BSAN di Provinsi Jawa Timur.
Kegiatan pendampingan dan koordinasi tersebut dilangsungkan di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Timur, pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2026.
Inisiatif ini hadir sebagai respons atas berbagai tantangan di lingkungan satuan pendidikan, termasuk pencegahan perundungan, kekerasan, hingga isu keamanan digital yang kian kompleks.
Penguatan Komitmen dan Regulasi Daerah
Staf Ahli Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga, Biyanto, menegaskan bahwa penerapan BSAN memerlukan komitmen lintas sektor dari pemerintah daerah.
Ia mengingatkan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 6 Tahun 2026 merupakan mandat agar sekolah bertransformasi menjadi ruang belajar yang inklusif dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
“Pembentukan Pokja BSAN di daerah menjadi langkah konkret agar kebijakan ini berjalan, terukur, dan berdampak langsung bagi murid, dengan dukungan kolaborasi Catur Pusat Pendidikan,” ujar Biyanto.
Pemerintah daerah di 38 kabupaten dan kota serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, didorong untuk segera melegalkan Pokja melalui Surat Keputusan Kepala Daerah. Dukungan berupa alokasi anggaran, kebijakan yang memihak, serta koordinasi aktif menjadi pilar penting agar sistem pencegahan berjalan secara berkeadilan.
Kolaborasi Lintas Sektor dan Praktik Baik Kota Probolinggo
Acara ini dihadiri oleh 117 peserta dari unsur Sekretaris Daerah, Bappeda, serta Dinas Pendidikan se-Jawa Timur. Kepala Puspeka Kemendikdasmen, Rusprita Putri Utami, menyatakan bahwa Pokja BSAN memegang peran sentral sebagai motor penggerak agar regulasi tidak sekadar menjadi dokumen administratif.
Dalam forum tersebut, Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Rey Suwigtyo, membagikan praktik baik daerahnya. Pemkot Probolinggo telah mengintegrasikan program BSAN ke dalam perencanaan anggaran, memperkuat layanan Unit Layanan Disabilitas, serta menyusun SOP pelaporan pengaduan yang terstandarisasi.
“BSAN merupakan investasi penting bagi masa depan pendidikan yang aman dan nyaman,” ungkap Rey Suwigtyo, seraya menargetkan penurunan kasus kekerasan di sekolah hingga 70 persen pada tahun 2028.
Jawa Timur dipilih sebagai salah satu provinsi prioritas nasional karena memiliki populasi sekolah yang besar. Keberhasilan implementasi BSAN di wilayah ini diharapkan mampu menjadi model percontohan bagi provinsi lain di Indonesia dalam mewujudkan ekosistem pendidikan yang humanis. (airu)
Airu Sikumbang adalah jurnalis WartaNegeriku.id yang fokus pada liputan di bidang politik dan pemerintahan. Selain itu, juga merupakan Wakil Ketua DPD Pro JurnalisMedia Siber (PJS) Provinsi Sumatra Selatan.
